DENPASAR, BALIPOST.com – Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan inisiatif pemerintah pusat mulai dilaksanakan, Senin (6/1). Namun, di Bali, program tersebut masih menunggu kejelasan penganggaran dan mekanisme pelaksanaan.
Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya alias Dewa Jack, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu koordinasi dari Gubernur Bali dan jajaran terkait mekanisme anggaran program tersebut. Dewa Jack menjelaskan bahwa APBD induk 2025 telah disahkan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu dipastikan apakah program ini dapat dilaksanakan dalam anggaran induk atau perlu menunggu anggaran perubahan. “Karena anggaran induk sudah ketuk palu, apakah bisa dilaksanakan di induk 2025 ataukah mulai di perubahan,” ujar Dewa Jack, Senin (6/1).
Di Bali, Kabupaten Jembrana ditunjuk Pemerintah Pusat sebagai pionir pelaksanaan program makan bergizi gratis, Senin (6/1). Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, menyebutkan bahwa pelaksanaan di Jembrana bukan uji coba, melainkan tahap awal program.
“Dari hasil koordinasi kami dengan Kadisdikpora Jembrana, makan bergizi gratis di Jembrana hari ini, tanggal 6 Januari 2025, sudah dilaksanakan langsung, bukan uji coba lagi. Di sana menyasar jenjang TK 2 unit, SMP 1, dan SD 12,” ungkap Boy, Senin (6/1).
Ia menambahkan bahwa dapur umum untuk program ini berlokasi di Desa Lateng, Kecamatan Negara, dengan total penerima manfaat sebanyak 3.109 siswa. “Namun, ini baru mencakup wilayah Kecamatan Negara saja, jadi belum seluruh sekolah di Jembrana. Program ini dilaksanakan secara bertahap,” jelasnya.
Boy menyebutkan, hingga saat ini, program MBG baru dilaksanakan di Jembrana, sementara kabupaten/kota lain di Bali masih menunggu giliran. “Kami sudah koordinasi dengan para Kadisdikpora di kabupaten/kota, dan memang penerima manfaatnya baru di wilayah Jembrana saja. Jadi bertahap semuanya,” ujarnya.
Ketika ditanya alasan Jembrana menjadi wilayah pertama, Boy mengatakan keputusan tersebut berasal dari Badan Gizi Nasional di Pusat. “Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari pemerintah pusat kenapa Jembrana dipilih untuk memulai duluan,” tambahnya.
Boy menyatakan bahwa pihaknya belum menerima konfirmasi lebih lanjut mengenai target pelaksanaan program MBG di seluruh Bali. Ia juga menjelaskan bahwa semua biaya program ditanggung oleh pemerintah pusat. Demikian juga untuk jumlah siswa sasaran di seluruh Bali nantinya.
“Tentu harus dihitung dulu berapa titik yang menjadi sasaran sekolah, apakah itu jenjang SD, SMP, SMA, SMK, atau SLB. Kalau sudah ada perhitungan, kami akan menyesuaikan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait sistem dapur umum yang digunakan, Boy mengatakan pengelolaannya dilakukan langsung oleh Disdikpora setempat. “Tidak ada pemilihan dapur, langsung dibuat dapur umum,” terangnya. (Winata/Balipost)
