JAKARTA, BALIPOST.com – Dalam menangani sampah laut di pesisir selatan Bali, termasuk membentuk satuan tugas (satgas) daerah diperlukan komitmen dan langkah nyata pemerintah. Hal itu dikatakan Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq.
“Kita harus melihat permasalahan ini sebagai tantangan bersama. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, komunitas, serta sektor swasta, kita dapat menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan,” kata Menteri LH/ Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq dalam pernyataan di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Kamis (30/1).
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, kata dia, sampah laut di pesisir selatan Kabupaten Badung berasal dari limbah terbawa angin musim barat. Sejak Desember 2024 kondisi tersebut semakin meningkat.
Sebagai langkah responsif, Kementerian Lingkungan Hidup bersama (KLH)/BPLH telah menginisiasi berbagai program mulai dari aksi bersih pantai hingga koordinasi lintas sektor.
Pada 4 Januari 2025 aksi bersih pantai berskala besar dilakukan di sepanjang Pantai Legian dan Pantai Kuta, dengan melibatkan lebih dari 2.100 peserta dari berbagai unsur dan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah Bali yang memutuskan pembentukan Satgas Pemulihan dan melaksanakan aksi bersih secara berkelanjutan hingga April 2025.
Sebagai tindak lanjut aksi serupa kembali digelar pada 19 Januari 2025 di Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, dan Pantai Jimbaran dengan partisipasi lebih dari 8.600 peserta. Aksi itu berhasil mengumpulkan 77,08 ton sampah yang kemudian dikelola oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung.
Dalam mendukung efektivitas pengelolaan sampah laut, pemerintah membentuk tim satgas tingkat daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, didirikan Posko Penanganan Sampah Laut di Shelter Tsunami Pantai Kuta sebagai pusat koordinasi dan pengawasan.
“Kami juga telah memasang trash boom di beberapa titik sungai, seperti Tukad Mati dan Tukad Badung, untuk mencegah masuknya sampah dari daratan ke laut. Ini merupakan langkah preventif yang penting agar sampah tidak mencemari perairan,” kata Menteri LH Hanif Faisol.
Selain intervensi langsung, pemerintah juga mendorong pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan. Fasilitas pengolahan sampah seperti TPS3R, TPST, dan bank sampah akan terus ditingkatkan.
Masyarakat diharapkan lebih aktif memilah sampah dari sumbernya, sementara sektor hotel, restoran, dan kafe, diwajibkan untuk mengelola sampah mereka secara mandiri.
“Kita ingin memastikan bahwa Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan yang bersih dan nyaman. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ucap Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq. (Kmb/Balipost)
