JAKARTA, BALIPOST.com – Guna mencari solusi mengatasi aktivitas premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) di kawasan industry, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bakal mengundang kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.
“Jadi kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh investor, misalnya menyampaikan ke kami, kami akan undang rapat dengan kementerian/lembaga terkait, dengan pemerintah daerah. Apa masalahnya,” kata Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Riyatno ditemui di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (10/2).
Dikatakan, pihaknya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah bertugas untuk memfasilitasi para investor dari proses awal mengajukan penanaman modal hingga akhir pembuatan fasilitas produksi.
Apabila terjadi hambatan dalam proses investasi, pihaknya menjamin akan mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut.
“Jadi ini memang tugas kami. Kalau kami sampaikan, tugas di Kementerian Investasi dan HIlirisasi/BKPM, itu kan end-to-end. Artinya dari awal sampai akhir. Jadi kalau di tengah-tengah investasi ada masalah, kami akan carikan solusi,” kata dia pula.
Sebelumnya, Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia menyatakan mengalami kerugian hingga ratusan triliun rupiah akibat investasi yang batal dan keluar dari kawasan industri dampak dari premanisme organisasi kemasyarakatan (ormas). (Kmb/Balipost)
