DENPASAR, BALIPOST.com – Pascahujan ekstrem yang melanda Bali, banyak kondisi jalan mengalami kerusakan. Namun, karena kebijakan efesiensi anggaran pemerintah pusat, kini belum jelas biaya perbaikan terutama untuk jalan-jalan nasional. Bahkan untuk perawatan jalan nasional tersebut, pihak Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) sampai harus meminjam dana.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha mengungkapkan anggaran Balai Jalan, Balai Wilayah Sungai, dan Balai lainnya saat ini masih diblokir. Pihaknya pun mengaku prihatin dengan kondisi yang terjadi saat ini.
“Memang efisiensi anggaran yang ada saat ini masih belum final seperti apa, namun teman-teman di Balai Jalan juga BWS dan semua Balai ini sementara anggarannya masih diblokir beberapa, jadi masih belum bisa mereka bergerak dengan cepat,” ujar Nusakti, Rabu (12/2).
Meskipun demikian, Nusakti mengungkapkan bahwa balai-balai ini sedang berusaha untuk memperbaiki ruas jalan. Bahkan, ada Balai yang mengatakan sampai harus meminjam uang Rp1 miliar untuk melakukan penutupan lubang, perbaikan, termasuk mengatasi banjir dan sebagainya karena memang anggaran mereka belum bisa dimanfaatkan.
Kondisi ruas jalan yang banjir di Underpass dekat Bandara Ngurah Rai, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRKIM) Provinsi Bali, Nusakti Yasa Wedha mengungkapkan bahwa itu merupakan jalan yang dikelola Nasional. Ia mengatakan sudah mengkomunikasikan hal tersebut dengan para satker di wilayah 1,2 dan 3.
“Saya cek juga di Jalan Ida Bagus Mantra, ada 5 sampai 6 titik di sana banyak terjadi masalah di wilayah yang kewenangannya BWS. BWS sudah saya koordinasikan, karena itu jalan nasional juga saya koordinasikan ke balai jalan,” tandasnya.
Nusakti juga mengungkapkan, ada sebanyak 16 titik jalan kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) yang dikelola Pemerintah Provinsi Bali perlu dilakukan perbaikan. Ke-16 titik ruas jalan yang harus dibenahi seperti di Canggu, Renon, Jimbaran, Jalan Dewi Sri, dan Jalan menuju Kapal, Badung. Dikatakan, di hulu juga terdapat masalah sehingga berakibat ada banyak jalan dan jalur irigasi yang berfungsi sebagai saluran drainase mengalami peningkatan volume air tinggi akibat curah hujan luar biasa.
Lebih lanjutnya, Nusakti mengatakan Bali belum memiliki sistem drainase perkotaan atau permukiman yang baik. Semua masih mengandalkan drainase jalan. Sedangkan drainase jalan itu hanya diperhitungkan untuk run off permukaan jalan. Namun ketika saat ini melayani drainase permukiman dan sebagainya, menjadi beban berat bagi drainase jalan.
“Artinya dari evaluasi kami memang perlu ada peningkatan drainase dan infrastruktur khususnya peningkatan kapasitas saluran lah sehingga dapat menampung lebih banyak tetapi ini memerlukan biaya yang cukup besar juga. Kita juga tetap melakukan rutin pembersihan untuk gorong-gorong,” imbuhnya.
Setelah mengumpulkan semua data, rencananya Nusakti akan merapatkan hal tersebut kepada seluruh stakeholder pada, Jumat (14/2) mendatang. Di samping mengusulkan gorong-gorong, juga diharuskan membuat banyak sumur resapan.
Sebab beberapa lokasi memang tidak bisa ditangani dengan drainase. Contohnya pada daerah Sanur daerah yang rendah, Tukad Badung dan sebagainya yang sejak dulu merupakan daerah resapan. Namun sekarang sudah banyak bagunan di atasnya.
“Jadi saya rasa itu hal-hal seperti itu yang kita buat. Ini perlu pendekatan yang terpadu dengan seluruh komponen masyarakat. Lalu kita juga perlu melakukan pengelolaan sampah dengan baik, kemudian ruang-ruang terbuka hijau dijaga dan dilindungi. Termasuk peningkatan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat yang kita perlu juga, dan edukasi pentingnya menjaga saluran,” tandasnya.
Sampai saat ini belum ada anggaran di APBD untuk pembuatan drainase. Nusakti memaparkan pihaknya baru fokus untuk di jalan saja.
Pada jalan pun harus diakui banyak yang rusak karena memang anggaran terbatas di Provinsi. Untuk jalan Provinsi saja, Nusakti mengatakan terus mengingatkan seluruh mandor atau tenaga inspeksi mengutamakan melakukan pembersihan saluran. Karena kalau membuat saluran lebih besar belum ada anggaran. (Ketut Winata/balipost)
