MANGUPURA, BALIPOST.com – Penutupan sementara dua beach club di Kabupaten Badung, yaitu Atlas dan Finns Beach Club berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sektor hiburan tersebut.
Karena itu, Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta memastikan bahwa kedua usaha tersebut akan segera dibuka kembali.
Giri Prasta mengatakan adanya rekomendasi penutupan sementara kedua beach club. Ia menegaskan bahwa penutupan dua usaha besar di wilayah Kabupaten Badung ini akan berdampak pada PAD. Karena itu, ia memastikan bahwa kedua usaha tersebut akan segera dibuka kembali.
Menurutnya, pihaknya telah menerima laporan terkait penutupan kedua beach club tersebut. Namun, ia mengakui bahwa penutupan ini akan berdampak tidak hanya pada PAD Badung tetapi juga pada para pekerja yang menggantungkan hidup dari industri pariwisata ini.
“Kami sudah melakukan sinergi dan koordinasi. Saya kira akan berjalan lagi,” ujar Giri Prasta di sela menghadiri rapat paripurna di DPRD Badung, Jumat (14/2).
Terkait dengan kepemilikan izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum dimiliki oleh salah satu Beach Club, Giri Prasta menyerahkan hal tersebut kepada tim teknis. Padahal, secara regulasi, setiap usaha harus mengantongi AMDAL sebelum beroperasi. “Tim teknis akan menangani hal ini. Kami selalu mengedepankan kepastian hukum,” tegasnya.
Lebih lanjut, Giri Prasta menekankan bahwa dirinya tidak menentang investasi di wilayahnya, namun investasi tersebut tidak boleh mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal. “Kami tidak alergi terhadap investasi. Saya mendukung penuh investasi, tetapi dengan catatan jangan sampai memarginalkan masyarakat sekitar,” ujarnya.
Bupati asal Pelaga ini juga menambahkan bahwa tim teknis akan melakukan pengawasan terhadap perizinan usaha di Badung. Menurutnya, terkadang terjadi kekeliruan dalam proses pengurusan izin badan usaha.
Karena itu, koordinasi tetap diutamakan untuk menemukan solusi yang adil bagi semua pihak. “Terkadang dalam proses pengurusan izin, ada kendala yang menyebabkan izin belum keluar meskipun usaha sudah berjalan. Namun, kami tetap melakukan pembinaan terhadap investasi-investasi yang ada di Badung,” pungkasnya.
Dengan adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak usaha, diharapkan sektor pariwisata di Badung tetap berkembang tanpa mengesampingkan regulasi yang berlaku serta kesejahteraan masyarakat setempat. (Parwata/balipost)
