MANGUPURA, BALIPOST.com – Efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat di berbagai sektor tidak memberikan dampak signifikan terhadap keuangan Kabupaten Badung. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Kabupaten Badung dalam mengelola celah fiskal yang negatif, sehingga bantuan dana dari pusat yang diterima tetap kecil.
Dengan strategi optimalisasi pajak yang telah diterapkan, Kabupaten Badung tetap mampu membangun daerahnya meskipun bantuan dari pemerintah pusat terbatas. Efisiensi anggaran yang diberlakukan di tingkat pusat tidak menjadi penghalang bagi Badung untuk terus berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, saat ditemui belum lama ini mengungkapkan bahwa daerahnya hanya menerima tambahan kecil dari Dana Alokasi Umum (DAU). “Kami di Badung tetap berusaha melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak,” ujarnya.
Menurutnya, efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat tidak berdampak besar bagi Badung karena pendapatan daerah masih dapat ditingkatkan melalui optimalisasi pajak. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu bukti keberhasilan strategi tersebut.
Sebelum masa jabatannya, PAD Badung berada di angka Rp 2,4 triliun, namun kini telah meningkat di atas Rp 6 triliun. “Ini merupakan sebuah keberhasilan yang kami rasakan. Saya berharap Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih nantinya dapat mempertahankan dan meningkatkan PAD lebih jauh lagi,” jelasnya.
Giri Prasta menegaskan bahwa peningkatan PAD tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Gumi Keris. Ia menambahkan bahwa selama program kerja yang dijalankan sesuai dengan regulasi, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. “Astungkara, kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi oleh pemerintah sepanjang regulasinya ada,” ujarnya.
Lebih lanjut, Giri Prasta yang akan segera dilantik sebagai Wakil Gubernur Bali memastikan bahwa koordinasi dengan Bupati Badung terpilih telah dilakukan. Salah satu poin penting yang ditekankan adalah koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait kebijakan yang belum diatur dalam undang-undang. “Sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang, maka bisa dijalankan. Ini termasuk dalam konsep kearifan lokal sebagai bagian dari otonomi daerah,” terangnya. (Parwata/balipost)
