SINGARAJA, BALIPOST.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Buleleng mendatangi Gedung Dewan pada Kamis ( 20/2).
Kedatangan mereka guna menyampaikan aspirasi terkait efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, khususnya pada sektor Pendidikan.
Kedatangan sejumlah mahasiswa GMNI ini diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Buleleng, Nyoman Wandira Adi di Ruang Gabungan Komisi Gedung Dewan Buleleng, bersama sejumlah anggota komisi laiinya.
Sekbid GMNI Provinsi Bali Komang Genta Surayana menyampaikan keresahan yang ditimbulkan khususnya pada sektor pendidikan.Ia meminta pemerintah untuk mengkaji kembali efisiensi anggaran di sektor pendidkan, sehingga kedepan tidak berdampak pada kenaikan biaya pendidikan.
Selain itu juga meminta pemerintah untuk berkomitmen tidak mengurangi anggaran beasiswa bagi siswa maupun pada mahasiswa, meningkatkan kesejahteraan Guru Honorer guna meningkatkan efektivitas dalam proses belajar mengajar, serta membayarkan Tunjangan Kinerja dosen yang belum dilunasi.
“Jangan sampai efisiensi ini mengurangi kualitas layanan publik dan esensi pendidikan. Dampak di sektor pendidikan sudah jelas bahwa sempat disampaikan berpotensi UKT naik akibat operasional dipotong. Dari sana kita berangkat melakukan kajian dan menuntut pemerintah jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan berakibat kenaikan UKT,”jelas Komang Genta.
Hal lain GMNI juga mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perampasan Aset yang hingga kini masih berproses.
“Agar jangan efisiensi ini menjadi ladang korupsi baru di lembaga yang mendapatkan surplus anggaran. Ketika perampasan aset ini bisa disahkan dan koruptor bisa dimiskinkan akan menambah kepuasan publik nanti sehingga kita sebagai masyarakat tidka khawatir,”imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi siap menyuarakan aspirasi dari para mahasiswa ini. Pihaknya kedepan akan melakukan evaluasi terhadap efisiensi anggaran yang merupakan program pemerintah pusat, khususnya pada bidang pendidikan. Wandira menyebut, saat ini DPRD Kabupaten Buleleng masih menunggu rancangan terkait dengan pemangkasan anggraran pada APBD Buleleng di tahun ini.
“Terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia dalam efisiensi tersebut diupayakan agar tidak menimbulkan penurunan dari kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng, kami akan sikapi dan tindaklanjuti secara cermat untuk mengevaluasi kembali sektor-sektor yang dirasionalisasi sesuai instruksi dari pemerintah pusat, astungkara sektor pendidikan di Buleleng tidak banyak mendapat porsi pemangkasan,”jelasnya. (Yudha/Balipost)
