BEKASI, BALIPOST.com – Aksi unjuk rasa besar-besaran digelar Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) guna mendesak pemerintah melindungi buruh dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal seperti yang kerap terjadi belakangan.
“Kami akan gelar aksi besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia sebelum memasuki Bulan Ramadhan untuk meminta pemerintah melindungi buruh dari ancaman PHK besar-besaran sekaligus membangun industri nasional yang kuat,” kata Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI Said Iqbal di Cikarang, dikutip dari kantor berita Antara, Minggu (23/2)
Said Iqbal menjelaskan PHK massal yang terjadi belakangan menjadi alasan utama rencana aksi unjuk rasa demi menyelamatkan industri nasional sekaligus menekan angka pengangguran secara nasional.
PHK bertahap terhadap hampir 1.000 buruh PT Sanken Indonesia hingga Juni 2025 mendatang merupakan alarm darurat ancaman PHK puluhan ribu karyawan pada sektor industri elektronik elektrik di mana sebelumnya juga ratusan ribu buruh terkena PHK di sektor industri tekstil, garmen dan sepatu sepanjang 2024.
Pada akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, perusahaan elektronik asal Jepang lain yaitu PT Yamaha Music Indonesia yang memproduksi piano dengan orientasi ekspor di Cibitung, Kabupaten Bekasi, telah memberhentikan 400 buruh. PHK serupa juga terjadi di Jakarta terhadap 700 buruh lainnya.
“Total buruh PT Yamaha Music Indonesia yang telah di PHK pada awal 2025 mencapai 1.100 orang. Kondisi PHK besar-besaran ribuan buruh di dua perusahaan Jepang ini dengan alasan relokasi produksi ke negara asal dan ada sebagian ke China. Ini menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia khususnya sektor elektronik elektrik,” katanya.
Partai Buruh dan KSPI menuntut pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor elektronik elektrik serta ratusan ribu buruh sektor tekstil, garmen dan sepatu sepanjang tahun 2024.
“Bila tidak ada solusi dan langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut,” katanya.
Pihaknya berpendapat Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Menko Perekonomian harus bekerja secara maksimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan bahkan ratusan ribu buruh.
“Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti,” ucapnya.
Pihaknya juga menerima informasi bahwa industri pabrikan mobil truk dan dump truk juga menghadapi tekanan dengan banyaknya armada yang diimpor langsung dari China melalui skema completely knocked down (CKD).
Ekspor mobil truk dari China ini telah mengancam pabrik-pabrik mobil truk di Indonesia yang sudah beroperasi puluhan tahun sehingga berpotensi mengurangi karyawan atau akan terjadi kembali PHK besar-besaran pada sektor industri otomotif, khususnya mobil truk dan dump truk.
“Pabrikan seperti Toyota, Mitsubishi, Hino Motors, Isuzu, dan pabrikan lain jelas dirugikan oleh kebijakan keempat menteri tersebut yang berpotensi PHK besar-besaran di pabrik otomotif truk. Karena impor truk dari China tidak membutuhkan pabrik dan tidak ada ribuan karyawan yang bekerja di dalamnya,” katanya.
Mobil-mobil impor dari China itu langsung dikirim ke daerah pertambangan besar seperti Morowali, Morowali Utara, Konawe, dan daerah Indonesia Timur lain.
“Kebijakan impor ugal-ugalan dari para menteri ini, yaitu Menko Perekonomian, Menaker, Menteri Perindustrian, dan khususnya Menteri Perdagangan melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2023, membahayakan industri nasional dan mengancam PHK besar-besaran ratusan ribu buruh,” ucapnya.
Partai Buruh dan KSPI memohon dengan tegas kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan liberalisasi importir di sektor industri tekstil, garmen, sepatu, elektronik elektrik dan otomotif truk yang justru akan mematikan industri nasional dan menyebabkan ancaman PHK besar-besaran.
“Bila keempat menteri tersebut tidak sanggup membangun industri nasional dan melindungi buruh dari ancaman PHK besar-besaran, maka sebaiknya diganti dan di-reshuffle sebelum ratusan ribu buruh benar-benar mengalami PHK akibat pabrik yang ada di Indonesia relokasi kembali ke negara asal atau negara lain,” demikian Said Iqbal. (Kmb/Balipost)
