NEGARA, BALIPOST.com – Perkembangan toko modern berjaringan di Kabupaten Jembrana sejak beberapa tahun terakhir menjamur sejak diberlakukannya sistem perizinan OSS (online single submission) dari pusat.
Dari sebelumnya hanya dapat dihitung dengan jari, di tahun 2024 tercatat lebih dari 40 toko modern berjaringan beroperasi tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Jembrana. Menyikapi hal tersebut, tim gabungan Pemkab Jembrana melakukan sidak ke sejumlah toko modern berjaringan guna memastikan kelengkapan izin usaha.
Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Jembrana, I Ketut Jaya Wirata, yang memimpin sidak mengatakan tujuh hari sebelum sidak, pemilik atau pengelola toko telah menerima surat pemberitahuan agar menyiapkan dokumen perizinan mereka. Sidak yang dilakukan Selasa (25/2) kemarin merupakan hari kedelapan semenjak surat pemberitahuan dikirim.
Selain Satpol PP, sidak melibatkan Dinas Perdagangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU), Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Dinas Perijinan. Dokumen perijinan yang dipastikan ada di antaranya Nomor Induk Berusaha (NIB), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), dan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
Sidak dilakukan terkait keberadaan toko modern yang dinilai tidak sesuai dengan aturan radius terhadap pasar tradisional, terutama sejak diterapkannya sistem perizinan OSS dari pemerintah pusat. Pemkab Jembrana sejatinya memiliki Perda terkait perlindungan pasar tradisional, salah satu poinnya menyebutkan pengaturan jarak radius toko modern berjaringan dengan pasar tradisional.
Dari sidak hari pertama, menyasar tujuh toko modern berjejaringan sebagian besar telah mengantongi izin usaha, kecuali izin STPW dari Dinas Perdagangan yang masih dalam proses. Namun beberapa toko modern juga belum bisa menunjukkan perizinan yang lengkap.
“Kami buatkan surat pernyataan untuk melengkapi izin, batas waktu 15 hari. Bila belum dilengkapi akan diberikan teguran bertahap. Mulai teguran pertama selama tujuh hari, teguran kedua selama tiga hari, dan teguran ketiga selama tiga hari. Bila setelah teguran ketiga belum melengkapi ijin, maka operasional toko akan dihentikan sementara,” kata Jaya Wirata.
Tercatat ada 41 toko modern berjejaringan di Kabupaten Jembrana. Dari jumlah itu, Kecamatan Negara memiliki jumlah toko modern terbanyak. Berdasarkan rapat di DPRD Jembrana menetapkan batas maksimum jumlah toko berjaringan sebanyak 40 toko. Namun, terdapat tambahan satu toko sehingga saat ini jumlahnya menjadi 41.
Sementara itu, Kepala Seksi Perizinan IB Rai Tama mengatakan toko berjejaringan dengan nama yang sama hanya memerlukan satu NIB. Bilamana nama dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) berbeda, maka izin yang diperlukan juga berbeda. Terkait keberadaan toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional, diatur melalui Peraturan Bupati (Perbup) yang merupakan turunan dari Perda terkait dengan perlindungan pasar tradisional. Tetapi setelah diterapkannya sistem perizinan melalui OSS, regulasi tersebut kemungkinan akan mengalami revisi. (Surya Dharma/Balipost)
