MANGUPURA, BALIPOST.com – Perkembangan teknologi informasi (IT), khususnya dalam sistem pengadaan barang/jasa, terus mengalami perubahan yang cepat. Katalog Elektronik Versi 5 akan dinonaktifkan pada 20 Maret 2025 dan digantikan oleh Katalog Elektronik Versi 6.
Oleh karena itu, setiap perangkat daerah perlu segera memahami dan menguasai sistem baru ini agar dapat mengimplementasikannya dengan baik. “Aspek transparansi, akuntabilitas, dan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi fokus utama dalam implementasi Katalog Elektronik Versi 6. Sistem ini akan digunakan dalam pelaksanaan APBD Tahun 2025. Oleh karena itu, ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, sebagaimana diharapkan oleh pimpinan, harus siap menguasai serta mencermati setiap aplikasi elektronik yang diterapkan dalam pemerintahan,” ujar Sekretaris Daerah Surya Suamba, yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana saat membuka kegiatan Sosialisasi Implementasi sekaligus Live Testing Transaksi Katalog Elektronik Versi 6 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Acara ini menghadirkan narasumber dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Bali.
Sosialisasi yang berlangsung di Ruang Rapat Kerta Gosana pada Selasa (24/2) ini dihadiri oleh Kadis Kominfo Ign Jaya Saputra, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa I Dewa Gede Sudirawan, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Bendahara Pengeluaran, admin lingkup Pemkab Badung, perwakilan BPD Cabang Badung dan Mangupura, serta UMKM di Badung.
Lebih lanjut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan IB Gede Arjana menekankan bahwa implementasi Katalog Elektronik Versi 6 memberikan berbagai manfaat, antara lain efisiensi dalam proses pengadaan dengan mengurangi waktu dan biaya, peningkatan transparansi di setiap tahap pengadaan dari pencarian produk hingga pembayaran—serta kemudahan akses bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah dan penyedia barang/jasa.
“Pimpinan selalu mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Jika proses ini dapat dipercepat, serapan anggaran akan meningkat dan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di Badung. Oleh karena itu, para pelaku usaha diharapkan segera menayangkan produknya di Katalog Versi 6,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa I Dewa Gede Sudirawan melaporkan bahwa Sosialisasi Implementasi sekaligus Live Testing Transaksi Katalog Elektronik Versi 6 ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP mengenai penerapan Katalog Elektronik Versi 6, yang akan mulai berlaku pada 20 Maret 2025 menggantikan Katalog Elektronik Versi 5.
“Pemerintah Kabupaten Badung, melalui Sekda, telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mendaftarkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, serta Pejabat Pengadaan agar segera membuat akun. Hingga saat ini, hampir 95% akun inaprop non-penyedia telah terdaftar dan siap untuk melakukan transaksi. Kami juga mengimbau para penyedia barang dan jasa untuk segera membuat akun penyedia agar implementasi Katalog Elektronik Versi 6 dapat berjalan dengan lancar,” pungkasnya. (Adv/balipost)
