DENPASAR, BALIPOST.com – Seluruh kepala daerah di Bali dari PDI Perjuangan kompak tidak ikut kegiatan retret tahap I di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Namun, seluruh kepala daerah tersebut dipastikan akan mengikuti kegiatan retret gelombang II bersama kepala daerah yang belum dilantik karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini disampaikan oleh Gubernur Bali sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan, Wayan Koster, Rabu (26/2).
Koster mengatakan bahwa kepala daerah di Bali dari PDI Perjuangan kompak menunda mengikuti retret gelombang I sesuai dengan instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri pada 20 Februari 2025 lalu. Kepala daerah dari PDI Perjuangan yang dilantik untuk menunda mengikuti retret.
Namun demikian, pihaknya memastikan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Bali dari PDI Perjuangan akan mengikuti kegiatan retret gelombang II. “Semua kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Bali dari PDI Perjuangan dipastikan semua ikut acara retreat pada gelombang ke-2,” ujar Koster melalui pesan singkat, Rabu (26/2).
Sebelumnya, melalui siaran pers pada Selasa (25/2) malam, Ketum PDI Perjuangan Megawati mengeluarkan instruksi baru terkait retret kepala daerah kader PDI Perjuangan. Megawati mempersilakan semua kepala daerah PDI Perjuangan untuk mengikuti kegiatan itu.
Juru Bicara DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah mengatakan, Megawati dalam instruksi harian yang dikeluarkan pada Kamis (20/2) lalu, pada prinsipnya tidak melarang kepala daerah dari partainya untuk ikut retret. Megawati hanya meminta menunda keberangkatan.
Untuk itu, kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan yang sudah berada di Akmil Magelang, dipersilakan lanjut ikut retret. Bagi kepala daerah dari PDI Perjuangan yang telah mengikuti retret Angkatan I agar menyesuaikan rangkaian agenda retreat hingga selesai.
Bagi kepala daerah yang sudah ada di daerah masing-masing, Megawati mempersilakan para kepala daerah tersebut untuk ikut retret gelombang kedua bersama para kepala daerah yang akan dilantik Presiden Prabowo Subianto usai putusan MK. (Ketut Winata/balipost)
