
JAKARTA, BALIPOST.com – Pembentukan layanan Bank Emas telah disiapkan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Presiden Prabowo menyampaikan hal itu pada peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia di Gade Tower, Jakarta, Rabu.
Presiden Prabowo juga mengaku ada peran pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam peresmian Bank Emas tersebut. “Saya paham bahwa persiapan Bank Emas ini memakan waktu cukup lama. Kalau enggak salah butuh empat tahun. Takdir saya bahwa saya yang resmikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Jokowi,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya, seperti dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (26/2).
Oleh karenanya, Presiden pun menyinggung Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang seharusnya mengundang Jokowi dalam peresmian acara, atas peran pemerintahan sebelumnya dalam membentuk Bank Emas.
Prabowo mengatakan akan bertemu Jokowi dalam waktu dekat untuk meminta maaf, karena tidak mengundang mantan Wali Kota Solo itu.
“Mungkin besok saya akan ketemu Pak Jokowi. Saya akan minta maaf minta, ‘Maaf Pak Jokowi, Bapak yang bekerja keras dengan menteri-menteri Bapak’. Padahal, menteri-menteri Bapak banyak yang saya pakai juga,” ujar Prabowo.
Kepala Negara kemudian menyatakan bahwa banyak menteri-menteri pemerintahan Jokowi yang direkrut untuk menjadi pembantunya sekarang dalam struktur Kabinet Merah Putih.
Menurut Prabowo, menteri-menteri yang diibaratkan sebuah tim jika sudah melakukan kinerja yang bagus, tidak perlu diganti.
“Manajer boleh diganti, tapi kalau timnya, pemainnya masih bagus ya dipakai terus asal kuat, kan begitu. Kalau enggak kuat ya boleh mundur, tapi kayak-nya masih kuat nih. Manajer boleh ganti kalau pemainnya masih baik, kita pakai terus untuk kemenangan bangsa Indonesia,” tutur Prabowo.
Prabowo pun mensyukuri bahwa dalam masa pemerintahannya yang kurang dari 200 hari, sejumlah peresmian dan kebijakan strategis sudah bisa dilaksanakan.
Belakangan ini, Presiden mengumumkan kebijakan penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) sebesar 100 persen di dalam negeri dalam kurun waktu satu tahun.
Kemudian pada Senin (24/2) lalu, Presiden juga meluncurkan langsung Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) Indonesia yang mengelola aset hingga 900 miliar dolar AS. (Kmb/Balipost)