NEGARA, BALIPOST.com – Distribusi pupuk subsidi bagi petani di Kabupaten Jembrana semakin tahun semakin tertata. Digitalisasi penyaluran dari hulu hingga hilir pupuk bersubsidi mendukung Subak dalam tata kelola pertanian.
Di awal penerapan, digitalisasi penyaluran pupuk membuat petani kesulitan dengan persyaratan yang tidak biasa dilakoni. Namun, lambat laun, petani mulai mendapatkan kemudahan dan kepastian mendapatkan pupuk bersubsidi.
Alokasi pupuk bersubsidi tiap tahunnya di Kabupaten Jembrana juga terus meningkat seiring meningkatnya kepercayaan petani dalam pendistribusian, baik secara komunal (kelompok) di Subak maupun individu langsung ke kios. Dari data e-RDKK (elektronik-Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana, tahun 2025 ini total 9591 NIK (nomor induk kependudukan) seluas 20.284,35 hektar dengan kebutuhan pupuk Urea 3.875.686 kilogram dan pupuk NPK 5.073.262 kilogram. Meningkat dibandingkan awal tahun 2024, dengan NIK 9.345, luas rencana tanam 19.152,17 hektar dengan pupuk Urea 3.588.656 kilogram dan NPK 4.903.447 kilogram.
“Kalau dulu, kita terkadang harus antri dan menunggu, sekarang tinggal menunjukkan e-KTP, bayar, langsung mendapatkan pupuk,” ujar Ketut Eka (58), salah seorang petani.
Eka awalnya sempat merasa ribet karena persyaratan, misalnya harus menggunakan e-KTP asli dari sebelumnya hanya fotokopi KTP. Tetapi, kini ia merasakan manfaatnya, meskipun masih dirasa kurang dari kebutuhan, tetapi paling tidak membantu mengurangi biaya operasional pupuk dengan adanya pupuk subsidi. “Ada kepastian, jadi kita bisa perhitungkan untuk biaya lainnya. Misalnya kebutuhan pupuk tambahan atau saprodi lainnya,” tambahnya ditemui akhir pekan lalu. Peran penyuluh pertanian yang turun langsung ke lapangan bersama Subak turut membantu petani dalam transisi digitalisasi.
Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian dan Pangan Jembrana, I Komang Ngurah Arya Kusuma, Kamis (27/2) mengatakan dengan digitalisasi melalui aplikasi i-Pubers (Pupuk Bersubsidi) dari Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia, pendistribusian ke petani (pemanfaat pupuk) terkoneksi sesuai dengan data e-RDKK. Sehingga lebih transparan karena data penerima merujuk NIK e-KTP, nama dan alamat serta luas tanam kebutuhan pupuk. “Setiap hari, penyuluh di lapangan selalu update laporan bilamana ada penambahan, baik luas tanam, jenis padi dan lokasi di Subak mana,” katanya. Seiring dengan manfaat yang dirasakan, kepercayaan petani meningkat.
Distribusi pupuk bersubsidi di Jembrana menerapkan dua cara. Pertama, petani dapat mengambil langsung ke kios pertanian dan kedua, secara kelompok melalui Subak sebagai organisasi petani dalam bercocok tanam di Bali. Untuk yang sistem kelompok tersebut, melalui kesepakatan bersama. Tetapi tetap secara riil, petani menunjukkan e-KTP dan menandatangani langsung. Sehingga transparan dan petani mendapatkan sesuai data alokasi pupuk bersubsidi. Total luas sawah di Jembrana mencapai 6.636,4 hektar yang terbagi di 79 subak. (Surya Dharma/Balipost)
