MANGUPURA, BALIPOST.com – Pembangunan akomodasi wisata Step Up Hotel di kawasan pesisir Jimbaran dilakukan pengecekan Tim gabungan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung pada Jumat lalu.
Langkah ini diambil setelah proyek tersebut menjadi sorotan masyarakat lantaran ketinggiannya yang mencolok serta lokasinya yang berdekatan dengan tebing.
Kasatpol PP Badung, I Gusti Agung Ketut Surya Negara, mengungkapkan, proyek ini menjadi perhatian publik karena posisinya yang bertingkat atau terasering serta ketinggiannya yang diduga melebihi batas yang ditetapkan Perda. Namun, ketinggian bangunan masih menjadi tanda tanya, sehingga tim teknis Pemkab Badung kembali turun ke lokasi pada Jumat (28/2), melakukan pengukuran lebih lanjut.
“Sebenarnya proyek tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan pengecekan. Bahkan tim kejaksaan agung sudah pernah mengecek ke lapangan,” ungkap Surya Negara, Minggu (2/3).
Saat ini, Satpol PP Kabupaten Badung masih menunggu hasil kajian teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Badung terkait dugaan pelanggaran batas ketinggian bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043.
Sebelumnya, pada Kamis (27/2), pihaknya telah melakukan pengecekan awal dan mendapati bahwa perizinan proyek tersebut dinyatakan lengkap, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) serta izin pengamanan pantai (revetment) dari Balai Wilayah Sungai (BWS).
Pemerintah Provinsi Bali juga turut menaruh perhatian terhadap proyek ini dan mengirimkan tim pengecekan, meski dalam waktu yang berbeda. “Kamis (27/2) sebenarnya kami sudah turun untuk mengecek. Semua perizinannya lengkap, mulai dari PBG sampai izin revertmen pantai oleh BWS. Namun ketinggian bangunannya yang masih dipertanyakan karena bentuknya terasering,” jelasnya.
Surya Negara menegaskan bahwa jika hasil kajian teknis menunjukkan adanya pelanggaran, Pemkab Badung akan mengeluarkan surat peringatan kepada pengelola proyek. Sanksi bisa berupa perbaikan atau pembongkaran bagian bangunan yang tidak sesuai aturan. Jika peringatan tidak diindahkan, Pemkab dapat mengambil tindakan lebih lanjut, termasuk pencabutan izin proyek.
Sementara itu, Plt Kadis PUPR Badung, Nyoman Karyasa, mengonfirmasi bahwa proyek Step Up Hotel sebelumnya juga telah mendapatkan perhatian dari Kejaksaan Agung. Pengecekan terbaru menunjukkan bahwa beberapa bagian bangunan memang berpotensi melampaui batas maksimal 15 meter yang ditetapkan dalam Perda.
“Lokasi proyek itu berkontur, terasering. Memang ada beberapa bangunan yang berpotensi melebihi batas ketinggian yang ditetapkan Perda,” terangnya.
Dinas PUPR Badung telah melakukan evaluasi terhadap kondisi bangunan di lapangan dan dalam waktu dekat akan menyampaikan hasilnya kepada Satpol PP. Keputusan terkait apakah diperlukan pembongkaran atau hanya penyesuaian teknis akan bergantung pada hasil kajian tersebut.
Selain itu, pihak proyek juga akan menerima hasil evaluasi ini agar mereka dapat melakukan koreksi sesuai regulasi yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa proyek ini memiliki izin lama yang masih menggunakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum digantikan oleh sistem PBG. Karena itu, kesesuaian antara rencana awal dan kondisi di lapangan menjadi perhatian utama dalam proses pengecekan ini.
“Sebenarnya izin proyek itu sudah lama, karena masih menggunakan IMB. Kesesuaian antara rencana pembangunan dan pelaksanaannya di lapangan ini kami cek dan pastikan,” pungkasnya. (Parwata/Balipost)
