JAKARTA, BALIPOST.com – Pemerintah akan mengaudit infrastruktur di Kota Bekasi, Jawa Barat, menyusul banjir yang terjadi di kota tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
“Kami diskusikan dengan Pak Menko Infrastruktur untuk melakukan audit terhadap infrastruktur yang terkait,” kata Pratikno di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Rabu (5/3).
Audit infrastruktur ini untuk mengetahui pemanfaatan lahan apakah sesuai dengan peruntukannya atau tidak.
Pihaknya juga menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan penanganan sampah. “Juga tentu saja hal-hal yang dalam keseharian penanganan sampah,” kata Pratikno.
Pemerintah masih terus melakukan evakuasi masyarakat yang terdampak banjir di Kota Bekasi dan sekitarnya.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir.
“Evakuasi ini penting untuk tanggap darurat dan juga pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, baik di pengungsian maupun di luar pengungsian,” kata Pratikno.
Berdasarkan data Satgas Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Barat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi, terdapat 7 kecamatan yang terdampak bencana banjir, yakni Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Medan Satria, Jatiasih, Pondok Gede, dan Kecamatan Rawalumbu.
Banjir yang terjadi di Kota Bekasi akibat curah hujan ekstrem sejak Senin (3/3) yang menyebabkan sungai-sungai di Kota Bekasi meluap dan menggenangi permukiman warga serta beberapa fasilitas umum.
Kondisi lapangan per 4 Maret 2025, yaitu air banjir belum surut dan di beberapa lokasi terdampak mengalami listrik padam. Pihak berwenang masih dalam tahap evakuasi warga dan mendata korban serta fasilitas umum yang terdampak. (Kmb/Balipost)
