DENPASAR, BALIPOST.com – Rumah singgah bagi perempuan yang mengalami kekerasan dalam tangga direncanakan mulai dibangun April nanti. Dengan anggara Rp2 Miliar, rumah singgah akan dibangun di Jalan Gatot Subroto, Dauh Puri Kaja.
Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Kamis (13/3) mengatakan, di misinya salah satunya memang ada rencana pembangunan rumah singgah. Hal itu pun telah dianggarkan tahun ini Rp2 Miliar karena menurutnya, manfaat rumah singgah tidak hanya untuk penanganan stunting, tapi juga ada pembinaan keluarga.
“Yang penting juga penanganan kekerasan rumah tangga. Seperti kekerasan yang dilakukan suami kepada istrinya, dipukul. Dalam situasi itu, situasi rumah tidak baik, tertekan, kita siap menampung di rumah singgah, memberikan edukasi dan akan fasilitasi dengan suaminya sehingga bisa baik kembali,” ujarnya.
Ia menargetkan akhir tahun rumah singgah bisa dioperasikan karena perangkat pendukungnya telah siap. Di rumah singgah tersebut nantinya akan disiapkan juga untuk mendukung penanganan stunting.
Mengingat angka stunting Denpasar mendekati lampu kuning. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023, angka stunting Denpasar 5,4 persen namun berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 10,8 persen. “Walaupun masih di zona biru, namun mendekati lampu kuning,” ujarnya.
Maka dari itu ia minta agar OPD -OPD terkait memperbaiki PMT (pemberian makanan tambahan) dan memperhatikan kader posyandu. Salah satu kegiatan dalam rangka penanganan stunting yaitu posyandu paripurna dan diikuti posyandu mandiri.
“Disana disamping ada PMT tambahan dan PMT Wajib, namun tidak sesuai harapan. PMT Wajib mungkin sifatnya makanan mentah, kalau PMT tambahan mungkin ada susu, agar mohon diperhatikan. Karena ketika tiang cek di lapangan, PMTnya tidak sesuai yang diharapkan. Mohon agar apa yang menjadi hak- hak di PMT ini benar- benar dilakukan karena tujuan kita adalah untuk memperbaiki gizi balita,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta agar memperhatikan peningkatan honor untuk kader posyandu. Di Posyandu Paripurna ada 10 orang petugas, dari tim Bina Keluarga ada 5 orang. “Nah yang 5 ini belum mendapat apa- apa. Mungkin di APBD perubahan bisa diusulkan sehingga dukungan kerja di lapangan menjadi baik,” imbuhnya. (Citta Maya/Balipost)
