BANGLI, BALIPOST.com – Kabupaten Bangli menduduki peringkat ketiga dalam partisipasi masyarakat dalam memilih kepala daerah. Bangli berada di bawah Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar.
Dalam focus group discussion hasil kajian publik pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024 di Kantor KPU Bangli, Jumat (14/3), metode tatap muka langsung melalui simakrama ke banjar adat atau desa-desa di Bangli menjadi paling efektif dibandingkan dengan metode langsung lainnya saat sosialisasi maupun kampanye.
Ketua KPU Bangli I Kadek Adiawan mengungkapkan kajian tersebut melibatkan dua perguruan tinggi yang ada di Bangli yakni ITP Markandeya Bali terkait metode sosialisasi pilkada dan UHN I Gusti Bagus Sugriwa terkait partisipasi masyarakat.
Secara umum untuk metode sosialisasi pilkada, selain simakram, metode lain yang juga dinilai efektif adalah melalui konser dan pentas seni budaya. Untuk jalan sehat dinilai kurang efektif lantaran hanya menyasar masyarakat yang ada di lokasi perkotaan yang ada di rute tersebut.
Sedangkan metode sosialisasi yang tak langsung yang paling efektif adalah melalui media massa yakni televisi dan media sosial seperti facebook. “Dari hasil kajian untuk metode sosialisasi simakarama di Bangli rupanya lebih efektif. Mengingat wilayah kita lebih banyak di pedesaan, sehingga tatap muka di desa atau banjar adat lebih efektif,” jelas Adiawan.
Sementara mengenai partisipasi masyarakat di Bangli saat pilkada 2024 mencapai 78,4 persen, sedangkan dalam pemilu sebelumnya tingkat partisipasi masyarakat Bangli mencapai 83 persen. “Terjadi tren penurunan. Namum penurunan tidak hanya di Bangli tapi di semua kabupaten/kota di Bali juga mengalami penurunan partisipasi,” sebut komisioner KPU asal Desa Bangbang, Tembuku ini.
Salah satu pemicu menurunnya tingkat partisipasi masyarakat Bangli ini sebagaimama hasil kajian tersebut lantaran lokasi TPS jauh dan berbenturan dengan jam bekerja pekerja sektor swasta dan lainnya yang bukan di bawah naungan pemerintah. Terkait hal ini, Adiawan menyebut ke depan akan melakukan evaluasi. “Ke depan akan diupayakan pembuatan TPS yang bisa lebih menjangkau semua kalangan pemilih. Yang kemarin dari regulasinya memang lokasi TPS-nya ada penggabungan antar-banjar yang masih dalam satu desa,” katanya
Sedangkan mengenai berbenturan dengan jam kerja, pihaknya mengharapkan ke depan pihak swasta mengikuti surat edaran dari pemerintah yang meliburkan pekerjanya saat pemilihan dan saat penghitungan suara. “Harusnya yang sektor swasta mengikuti kebijakam pemerintah, mengutamakan kepentingan umum,” ujarnya.
Adiawan mengatakan pihaknya menindaklanjuti kajian ini dengan menjajaki semua perguruan tinggi atau universitas yang ada di Bangli, termasuk pula sekolah tingkat SMA/SMK swasta dan negeri yang ada di Bangli, untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. (Antarini/denpost)
