JAKARTA, BALIPOST.com – Setidaknya sekitar 29 ribu distributor pupuk mengeluhkan setelah pemerintah memangkas regulasi terkait distribusi pupuk ke petani.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan hal itu saat menghadiri acara sarasehan ekonomi bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan” di Jakarta.
Prabowo mengatakan bahwa distribusi pupuk kini dilakukan dari pabrik langsung ke petani guna mengurangi tingginya biaya produksi karena tengkulak (middle man).
“Kenapa terlalu banyak perantara, middle man-middle man. Hak apa itu mereka mengutip-ngutip uang rakyat, untuk rakyat. Ada yang datang ke saya, (bilang) ‘ada 29 ribu distributor yang marah sama bapak’,” kata Prabowo pada acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (8/4).
Dalam sambutannya di depan pelaku ekonomi, Prabowo menjelaskan bahwa ia mendapat laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, perihal panjangnya birokrasi distribusi pupuk bersubsidi ke petani.
Prabowo menerima informasi bahwa distribusi pupuk dari pabrik hingga ke gabungan kelompok tani (gapoktan) harus melalui persetujuan dan tanda tangan 15 menteri, 30 gubernur, dan 500 bupati.
“Saya bilang Mentan, nggak ada, dari pabrik pupuk langsung ke petani, nggak ada lagi tanda tangan-tanda tangan. Alhamdulillah pupuk yang tadinya langka, diselundupkan, dikorupsi, sekarang sampai ke desa-desa,” kata Prabowo.
Prabowo mengatakan bahwa pemerintah akan lebih memprioritaskan kesejahteraan petani yang mencapai 30 juta orang, dengan perkiraan masing-masing memiliki 4 anggota keluarga.
“Ada berapa petani di Indonesia? Hampir 30 juta. Keluarga mereka (ada) empat. 29 ribu lawan 120 juta, menang siapa? Oh lebih baik saya membela 120 juta rakyat daripada mereka-mereka itu,” kata Prabowo.
Kepala Negara menambahkan bahwa masih ada beberapa provinsi yang mengeluhkan distribusi pupuk kurang lancar, salah satunya Aceh. Namun, Prabowo menjanjikan masalah tersebut segera diatasi.
Prabowo menilai bahwa kendala tersebut menjadi pelajaran agar pemerintah pusat harus lebih proaktif ke daerah. (Kmb/Balipost)
