DENPASAR, BALIPOST.com – Tiga daerah di Bali akan menyalurkan bantuan keuangan khusus (BKK) kepada 6 kabupaten lainnya di Bali.
Ketiga daerah itu adalah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Gianyar. Ketiganya mengalokasikan 10 persen dari realisasi Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Perhotelan dan PBJT Makanan dan/atau Minuman kepada Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Kabupaten Tabanan.
Gubernur Bali, Wayan Koster akan mengatur mekanismenya sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Bali terkait mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk 6 kabupaten se-Bali.
BKK akan diprioritaskan pada program strategis daerah di Bali khususnya di Kabupaten Bangli, Buleleng, Jembrana, Karangasem, Klungkung dan Tabanan. Krama Bali di 6 kabupaten ini akan merasakan dampak support langsung dari BKK Badung, Denpasar dan Gianyar, dan juga Pemprov Bali.
Ketiga kepala daerah ini menyatakan siap mengalokasikan BKK yang akan disalurkan Pemprov Bali. Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara, Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, menyatakan hal itu langsung di hadapan Gubernur Koster.
Gubernur Koster menyampaikan BKK ini akan dimekanismekan sesuai Pergub Bali. Kemudian untuk BKK yang dialokasikan 50 persen, disebutkan Koster peruntukannya sebagai pembiayaan pembangunan program strategis daerah di Bali yang infrastrukturnya sudah ditentukan, dan pembangunan infrastruktur prioritas di kabupaten/kota se-Bali.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa menyatakan untuk merealisasikan BKK, masing-masing daerah agar menyampaikan proposal kepada Pemerintah Kabupaten Badung. “Karena BKK ini kami harap bisa menjadi skema, sekaligus untuk memastikan infrastruktur objek wisata di Bali yang representatif dengan pertanggungjawaban yang jelas,” kata Bupati Badung.
Sementara Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra menyampaikan bahwa program ini sudah menjadi pembahasan 20 tahun yang lalu, sekarang lebih terprogram dan terperinci.
“Intinya kami di Gianyar sangat setuju,” kata Bupati Gianyar.
Sedangkan Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara menegaskan penyerahan BKK ini, diharapkan diatur Provinsi Bali ke 6 Kabupaten di Bali berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kondisi wilayahnya.
“Dalam proyek strategis ini, kami minta agar tetap memperhatikan terkait persoalan sampah, karena berdampak terhadap pariwisata,” ungkap Walikota Denpasar. (Ketut Winata/balipost)
