DENPASAR, BALIPOST.com – Canang Sari dan Daksina menjadi salah satu penyumbang inflasi di Bali. Hal ini karena tingginya permintaan masyarakat terhadap sarana upakara umat Hindu tersebut.
Oleh karena itu, Gubernur Bali Wayan Koster meminta BPS tidak memasukkan prasarana upakara di Bali seperti canang sari dan daksina sebagai faktor inflasi pada Sensus Ekonomi yang akan dilakukan BPS.
Menurut Koster sarana upakara seperti canang sari dan daksina merupakan bagian dari unsur “niskala”. Sementara bahan-bahan seperti busung/janur, bunga, pisang masih bisa dijadikan faktor inflasi.
Koster mengatakan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Bali tengah mempersiapkan Sensus Kebudayaan Bali dengan lokasi di desa adat. Sensus ini bertujuan untuk perlindungan kebudayaan Bali, karena Bali dikenal akan kekayaan dan keunikan budayanya yang beragam. Semua kebudayaan itu ada di desa adat.
“Nanti kita rancang, apakah BPS Provinsi Bali jadi penyelenggara sensus ini dengan kerja sama atau bagaimana nanti mekanismenya. Yang jelas data kebudayaan yang ada di desa adat ini harus detail kita miliki sebagai aset,” ujar Gubernur Bali, Wayan Koster saat menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, belum lama ini.
Gubernur Koster juga menegaskan dalam Sensus Kebudayaan Bali ini akan ada sensus jumlah penduduk krama Bali, untuk mengetahui secara spesifik jumlah dan pendidikan dari anak pertama (Wayan, Putu, dan Gede), anak kedua (Made, Nengah, dan Kadek atau Kade), anak ketiga (Komang, Nyoman), dan anak keempat (Ketut).
Di samping itu, Gubernur Koster juga berpesan agar Badan Pusat Statistik (BPS) lebih detail dan spesifik menyajikan data yang berkaitan dengan Bali. Gubernur Koster mengatakan Pemerintah Provinsi Bali yang dipimpinnya selalu menggunakan data nasional di Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan di dalam merancang program pembangunan.
“Jadi perlu dilakukan kajian lebih dalam tentang ekonomi Bali, karena saat ini Bali sedang melakukan transformasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali yang di dalamnya ada sektor pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri kecil menengah (IKM) hingga usaha mikro kecil menengah (UMKM),” ujar Gubernur Koster.
Gede Hendrayana mengatakan bahwa dirinya mendapat tugas baru dari Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, sebagai Kepala BPS Provinsi Bali di awal tahun ini. Program yang terdekat akan dijalankannya di Bali yakni Sensus Ekonomi.
Untuk itu, dia pun meminta arahan dan masukan dari Gubernur Bali yang terkenal sebagai dosen Kalkulus I, II , III, dan IV, Ilmu Statistik hingga Metode Riset di Universitas Tarumanegara, Universitas Pelita Harapan, Universitas Negeri Jakarta, dan STIE Perbanas, ini. (Ketut Winata/balipost)
