Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya. (BP/Yud)

SINGARAJA, BALIPOST.com – Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengusulkan pembentukan satuan kerja baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng. Ia menyarankan, agar Dinas Pemuda dan Olahraga dipisahkan dari Dinas Pendidikan yang selama ini tergabung dalam satu struktur, yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Politisi dari Desa Gerokgak ini menilai bahwa beban kerja Disdikpora saat ini terlalu kompleks. Menurutnya, pemisahan dua bidang ini menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Pemuda dan Olahraga akan meningkatkan fokus dan efektivitas pelayanan, khususnya dalam sektor pendidikan.

Baca juga:  Ribuan Calon Pemilih di Denpasar Belum Kantongi E-KTP

“Kondisi pendidikan kita belum ideal, masih ada siswa SMP yang belum bisa membaca dan menulis. Ini pertanda fokus dinas perlu dikembalikan ke jalurnya,” ujarnya.

Ia menyoroti tugas-tugas non-pendidikan seperti pengurusan kegiatan olahraga dan logistik atlet yang selama ini membebani kinerja Disdik. “Sudah waktunya dinas ini fokus. Urusan pendidikan jangan lagi bercampur dengan sewa hotel atlet atau seragam cabang olahraga,” jelas Arya.

Baca juga:  Tanggap Banjir, Honda Care Bali Siap Layani Motor Mogok

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemisahan ini akan mempermudah pengawasan anggaran. Saat ini, menurutnya, alokasi dana untuk Disdikpora terlihat besar, namun sebagian besar dana tersebut adalah milik KONI.

“Kita lihat anggaran hampir Rp 800 miliar, padahal dana untuk pendidikan murni sangat terbatas. Bahkan membangun WC di sekolah pun sulit,” ungkapnya.

Arya mengaku dalam waktu dekat akan mengadakan rapat internal DPRD untuk membahas lebih lanjut rencana ini sebelum diajukan ke pihak eksekutif.

Baca juga:  Transmisi Lokal COVID-19 Tunjukkan Tren Peningkatan, 3 Daerah Ini Terus Tambah Kasus

Menanggapi wacana tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Disdikpora Buleleng, Putu Ariadi Pribadi, menyatakan bahwa pihaknya akan menunggu arahan dari Bupati. Ia menyebut bahwa penanganan pendidikan bukan hanya tanggung jawab dinas semata, melainkan juga membutuhkan kolaborasi dari masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga media.

“Kami bekerja secara kolektif. Jika seluruh elemen bersinergi, tugas kami bisa lebih ringan. Terkait usulan ini, kami akan pelajari lebih lanjut sambil menunggu keputusan pimpinan,” katanya. (Yudha/Balipost)

BAGIKAN

TINGGALKAN BALASAN

Please enter your comment!
Please enter your name here

CAPCHA *