DENPASAR, BALIPOST.com – Pembangunan Bandara Bali Utara menjadi salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Padahal, rencana pembangunan Bandara Bali Utara ini menuai pro kontra di masyarakat. Bahkan, Presiden ke-5 RI yang saat ini menjabat Ketum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menolak rencana pembangunan bandara ini.
Terkait sejumlah PSN di Bali yang masuk RPJMN, Wakil Gubernur (Wagub) Bali I Nyoman Giri Prasta mengaku bahwa saat ini belum ada koordinasi tentang RPJMN antara Pemerintah Provinsi Bali dengan kementerian terkait.
Dikatakan, nanti akan ada tim teknis yang bergerak mengurus hal tersebut. “Kami sebagai pemegang policy dalam hal kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, kalau sudah Pak Gubernur (Wayan Koster,red) A kita ikut ke A. Prinsipnya kita mendukung program Gubernur Bali,” ujar Giri Prasta saat ditemui di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (28/4).
Terkait Bandara Bali Utara masuk PSN dalam RPJMN 2025-2029 yang sempat ditolak Megawati Soekarnoputri, Giri Prasta menegaskan bahwa Megawati Soekarnoputri menginginkan agar sebelum Bandara Bali Utara di bangun harusnya dibangun dan diperbaiki infrastruktur pendukungnya. Termasuk akomodasi pendukung dari bandara tersebut. Jangan sampai setelah bandara selesai di bangun tidak bisa beroperasi karena terkendala infrastruktur dan akomodasi pendukungnya.
“Beliau (Megawati Soekarnoputri,red) katakan dari awal sebelum bandara itu dibangun sebaiknya adalah infrastruktur diperbaiki, termasuk akomodasi. Maka prinsipnya adalah jangan sampai terjadi pembangunan bandara nanti setelah selesai tidak jalan,” ungkap Giri Prasta.
Giri Prasta mengatakan, program pembangunan infrastruktur sebelum bandara dibangun ada yang disebut program priority dan urgensi. Di mana, dalam program prioritas tersebut, ada program yang lebih urgen untuk dilakukan untuk mempercepat program prioritas tersebut.
“Kami sekarang ini sedang upayakan penuh bagaimana kita bisa melakukan (program urgensi,red) di Bali dan kami akan kerja samakan dengan PHR (pajak hotel dan restoran,red) Kabupaten Badung,” ujarnya.
Hal lain yang mesti dilakukan sebelum Bandara Bali Utara dibangun adalah melakukan komunikasi yang baik dengan maskapai. Jangan sampai seat dari Bandara di Jakarta ke Bandara di Buleleng yang terisi 80 persen, ketika balik seat-nya kosong.
“Komunikasi itu harus baik dengan maskapai. Mau gak?, jangan sampai misalkan dari Jakarta ke Buleleng seat-nya 80 persen tetapi baliknya kosong. Kan gak mau dia. Lalu kita disuruh bayar, kan tidak mungkin,” tandasnya. (Winata/Balipost)
