
JAKARTA, BALIPOST.com – TNI AL memiliki tunggakan pembayaran konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bernilai triliunan rupiah ke Pertamina dan meminta agar tunggakan itu diputihkan. Hal itu diungkapkan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali.
Dia menjelaskan bahwa ada tunggakan sebesar Rp2,25 triliun dari konsumsi BBM, dan saat ini dikenakan kembali hutang sebesar Rp3,2 triliun.
“Harapannya sebenarnya ini bisa ditiadakan untuk masalah bahan bakar, diputihkan,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, dikutip dari kantor berita Antara, Senin (28/4).
Menurut dia, hutang tersebut sangat mengganggu operasional TNI AL. Menurut dia, penggunaan BBM untuk TNI AL masih dikenakan harga seperti industri-industri. Maka, dia mengusulkan agar BBM kebutuhan kapal TNI AL diberi subsidi. “Beda dengan Polri perlakuannya. Nah ini mungkin perlu disamakan nanti,” katanya.
Dia pun mengusulkan agar kebutuhan BBM untuk TNI AL diatur secara terpusat oleh Kementerian Pertahanan.
Menurut dia, TNI AL memiliki kebutuhan BBM yang cukup besar untuk operasional kapal-kapal.
Dia menjelaskan, mesin kapal-kapal yang dimiliki oleh TNI AL harus tetap hidup untuk menghidupkan peralatan-peralatan di dalamnya, walaupun kapal tersebut tidak berlayar. Termasuk, kata dia, peralatan pendingin udara di dalam kapal harus tetap hidup. “Karena kalo AC dimatikan, peralatan elektronik akan rusak di dalamnya. Itu bahayanya,” kata dia. (Kmb/Balipost)